”KALAU itu terjadi pada adik perempuanku, akan kucari anak-anak itu. Kugampar bersama bapaknya sekalian.” Begitu seseorang berkomentar mengenai video perundungan tiga anak lelaki atas satu anak perempuan.
Memang bikin kesal, bahkan emosi, melihat video, berita, atau bahkan sekadar omong-omong perundungan, terutama yang menyangkut anak-anak di sekolah. Setiap orang tua atau kakak pasti memahami rasa kesal sekaligus kecemasan semacam itu.
Perundungan hanya terjadi terutama jika pihak yang melakukannya merasa memiliki kuasa lebih daripada korbannya. Lihat video peristiwa perundungan yang dialami seorang siswi SMP di Purworejo. Tiga anak lelaki menghadapi satu anak perempuan.
Itu merupakan pertunjukan kekuasaan. Kekuasaan dengan dasar machoisme, yakni kekuasaan fisik yang lebih kuat atas yang lemah. Juga kekuasaan secara kuantitas, pengeroyokan. Dalam gerombolan, seorang pengecut sekalipun akan merasa punya kuasa lebih.
Bahkan dengan merekam adegan perundungan itu, secara sadar mereka ingin memperlihatkan pertunjukan kekuasaan tersebut ke wilayah lebih luas. Meskipun tentu saja rekaman yang sama malah bisa menjadi serangan balik untuk mereka.
Yang menarik adalah bagaimana pertunjukan kuasa itu kerap kali juga dilawan dengan pertunjukan kuasa lain. Ya, kuasa mengenal hierarki. Jika tiga lelaki merasa berkuasa atas satu anak perempuan, jumlah pengguna media sosial yang tak terhitung bisa jauh merasa lebih kuasa atas tiga anak lelaki itu.
Demikianlah dengan mudah kita menemukan ancaman-ancaman kekerasan seperti itu. Media sosial memungkinkan kita merasa memiliki kuasa lebih. Terutama karena jumlah dan distribusi.
Sisi baiknya, kita menemukan bahwa kuasa di media sosial bisa dipergunakan untuk memberikan tekanan kepada praktik-praktik penyalahgunaan kuasa. Sebagaimana kasus perundungan akhirnya menarik perhatian polisi, bahkan gubernur.
Pertunjukan kuasa juga bisa terjadi di wilayah birokrasi. Kita tentu mengenal lelucon lama, ”Jika bisa dibikin susah, kenapa dibikin mudah?” Saya rasa itu muncul dari mentalitas merasa berkuasa. Korupsi salah satu bagiannya. Ia merasa berkuasa, maka ia merasa berhak atas sesuatu yang sebenarnya bukan haknya.
Franz Kafka merupakan salah satu novelis yang sangat cerdas memperlihatkan parabel tentang pertunjukan kuasa itu. Terutama, bagi saya, terlihat di novel terakhirnya yang tak terselesaikan, The Castle.
Dikisahkan, K seorang juru ukur tanah datang ke sebuah kastil untuk melakukan survei atau pengukuran. Sebagai orang asing, dia dipermainkan oleh pemilik penginapan. Ketika tahu bahwa dia diundang oleh kastil, pemilik penginapan langsung mengkeret, apalagi ketika datang anak pegawai kastil. Kini kuasa berada di tangan si anak pegawai kastil, yang kemudian merasa berhak merundung K.
Yang terjadi, K dirundung oleh sebuah kekuasaan, terbebaskan dengan cara jatuh ke perundungan kekuasaan yang lebih besar. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mengalaminya?
Berapa kali dalam hidup kita dibuat repot oleh urusan di rumah pak RT hanya untuk dilempar dan dibuat repot di kantor kelurahan? Kemudian dilempar dan dibikin repot lagi di kantor kecamatan? Dilempar ke kantor kependudukan?
Dalam tingkat tertentu, disrupsi kuasa itu kadang muncul dalam bentuk yang aneh. Belum lama beredar pula video viral petugas polisi lalu lintas memperoleh ancaman fisik dari pengemudi yang kena tilang. Itu aneh dalam dua tingkat.
Pertama, polisi merupakan alat negara yang berhak menggunakan kekerasan. Jika terancam, dia seharusnya melawan balik dan langsung memborgol si penyerang. Kedua, si pengemudi akhirnya ditangkap selepas video itu menyebar. Bahkan polisi pun menunggu dukungan kuasa masyarakat?
Banyak orang akhirnya mengapresiasi kesabaran polisi. Apakah polisi lebih mementingkan apresiasi kesabaran daripada penindakan atas sebuah ancaman fisik?
Jelas saya malah khawatir kita sudah terjerumus ke sikap, jika urusan satu hal bisa dilemparkan ke warga internet di media sosial, kenapa harus diurus sendiri? Jika itu dilakukan oleh korban yang tak berdaya, kita bisa mengerti.
Tapi, jika dilakukan oleh mereka yang memiliki kuasa formal? Jangan-jangan, selain mempertunjukkan kuasa, ternyata pura-pura tak berkuasa kadang ada enaknya juga, lho. (*)
