SEORANG teman berkomentar mengenai tes cepat virus korona, ”Bukannya lumrah anggota DPR dites terlebih dahulu? Kenapa orang-orang menjadi marah?”
Alasannya terdengar sangat logis. Pertama, para pejabat itu paling mungkin tertular. Mereka sering bertemu satu sama lain, kunjungan kerja, terbang tak hanya di wilayah domestik, tapi juga ke luar negeri.
Kedua, ini alasan yang jauh lebih serius. Bayangkan para pejabat itu tertular. Banyak di antara mereka berumur 55 tahun ke atas. Sebagian mungkin menderita penyakit serius: darah tinggi, diabetes, mungkin pernah stroke. Mereka bisa mati.
Pelayanan publik akan ambruk dan eksistensi negara terancam. Coba bayangkan virus ini sebagai peluru musuh. Bayangkan menteri perhubungan kita yang sudah positif menderita Covid-19. Bukankah itu serangan terhadap salah satu petinggi negara?
Sebagai salah satu orang yang sebal terhadap kelakuan anggota DPR tempo hari, juga anggota DPRD yang (sebaliknya) menolak dites setelah melakukan perjalanan, sejenak saya terdiam. Saya ingin menyangkal, tapi saya mencoba mencerna argumen tersebut.
Kalau mau jujur, saya bisa menerima argumen semacam itu. Saya ingat berita tentang Pangeran Charles dari Inggris yang juga positif tertular virus tersebut. Hal yang sama terjadi pada perdana menteri mereka, Boris Johnson.
Protokol keamanan negara pasti dijalankan. Bagaimanapun, dua orang itu merupakan simbol kerajaan dan pemerintahan Inggris. Bisa dibayangkan seluruh keluarga kerajaan dan pejabat kabinet diperiksa kesehatannya.
Sekali lagi, itu protokol yang tampaknya wajar. Tapi, sekali lagi, ketika kita mendengar anggota DPR meminta dites, kita merasa ada yang salah. Merasa ada yang tak patut, dan kita bereaksi dengan marah. Kenapa?
Kita tengok pengalaman-pengalaman personal sejenak. Ketika pandemi yang disebabkan virus SARS CoV-2 ini belum memaksa kedai kopi langganan saya tutup, saya sempat mampir. Untuk kali pertama saya ditolak memakai gelas yang bisa dipakai ulang, demi keselamatan.
Sungguh, virus ini memang telah menjungkirbalikkan berbagai tatanan sosial maupun etika perilaku. Bahkan, sesederhana untuk tidak menggunakan gelas sekali pakai pun rusak oleh rasa cemas kita tertular penyakit.
Itu tak seberapa. Kita juga dipaksa untuk ”menjaga jarak”. Kita tak lagi berjabat tangan, apalagi cium pipi kiri-kanan. Jumatan dan misa serta berbagai ibadah yang mengumpulkan massa ditiadakan. Mudik mengunjungi orang tua? Tidak disarankan.
Di atas semua itu, ada yang lebih pokok lagi. Memang benar, virus ini tak mengenal suku, ras, kepercayaan, jenis kelamin. Ia juga tak peduli kaya atau miskin. Sekali lagi, itu benar. Tapi, virus ini dengan brutal membuka tabir kesenjangan.
Rakyat paling miskin terdampak lebih luas. Pertama, di perkotaan mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan karena berhentinya aktivitas ekonomi. Kedua, jika wabah ini menyebar ke daerah, juga akan membuka tabir lain, betapa sistem kesehatan pusat dan daerah sangat timpang.
Di tengah situasi begitu, anggota DPR meminta diistimewakan? Bahkan, meskipun benar bahwa tes virus korona itu mempergunakan uang sendiri, atau asuransi, rasa keadilan masyarakat dengan mudah terusik.
Pikirkanlah, barangkali ada yang menganggap mereka memang istimewa. Ini dalam konteks mereka memikul tugas-tugas negara, mereka bekerja untuk sebesar-besarnya melayani bangsa ini sehingga harus diperlakukan istimewa.
Pertanyaannya, benarkah itu? Benarkah kerja-kerja mereka istimewa? Rancangan maupun undang-undang yang mereka hasilkan, benarkah dalam rangka melayani rakyat? Jika melihat beberapa kasus terakhir, dari RKUHP, RUU Pertanahan, hingga rancangan omnibus law, semua mengecewakan.
Rakyat tak percaya mereka melakukan kerja-kerja istimewa sehingga layak memperoleh perlakuan istimewa. Kemarahan rakyat atas tes virus korona saya rasa merupakan puncak dari ketidakpercayaan.
Wabah virus korona merupakan tragedi, bahkan banyak ahli mengatakan kerusakannya nyaris seperti Perang Dunia II. Kita menderita tragedi ganda dengan ketidakadaan kepercayaan rakyat kepada para wakilnya.
Jika virus ini musuh, kita bisa membayangkannya, bahwa rakyat tak peduli aparatus negara kita diserang. Tak peduli mereka terpapar. Perasaan itu tumbuh mungkin karena rakyat juga merasa mereka tak dipedulikan. Ini komedi hitam yang getir.
Hal ini juga berlaku kepada eksekutif, kepada pemerintah. Bukankah di masa wabah global semacam ini, kepemimpinan yang kuat sangat dibutuhkan? Itu hanya bisa dicapai jika ada sikap percaya dari rakyat yang dipimpin kepada pemimpinnya.
Pertanyaannya, bagaimana rakyat bisa percaya jika di satu sisi menyatakan ada pembatasan skala besar, tapi juru bicara presiden bilang ”boleh mudik”, yang kemudian pernyataan tersebut direvisi lagi salah satu menteri.
Hampir satu bulan, rakyat tak pernah benar-benar tahu apa yang akan dilakukan pemerintah, sementara korban terus berjatuhan. Siapa yang harus dipegang ucapannya? Joko Widodo? Luhut Binsar Pandjaitan? Fadjroel Rachman? Buzzer?
Atau pemerintah memang tak pernah percaya kepada rakyatnya? Ini, jelas tragedi. (*)
